Presiden dan Menag Kompak, Tekankan Penguatan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Pesan ini ditegaskan Presiden saat memberi sambutan pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13 Februari 2026).

“Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita dan kita kelola, kita jaga dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Dalam forum yang dihadiri pelaku usaha, ekonom, dan jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden menekankan bahwa mandat utama pemerintah adalah memastikan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut tanggung jawab tersebut bersifat universal dan menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah pemerintahan.

“Tugas dan tanggung jawab setiap pemerintah di setiap negara di seluruh dunia adalah untuk bekerja, berjuang, untuk memberi kehidupan yang layak bagi rakyatnya,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tantangan ekonomi global yang masih berfluktuasi dan kebutuhan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Penekanan pada pengelolaan sumber daya dinilai relevan dalam upaya menjaga stabilitas fiskal, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Sehari sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyoroti potensi penguatan ekonomi nasional melalui optimalisasi dana sosial keagamaan. Hal itu disampaikannya dalam Syariah Economic Forum 2026 di Jakarta, 12 Februari 2026.

Menurut Menag, Indonesia memiliki potensi besar dana sosial keagamaan umat Islam yang dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi. Ia menyebut sumber dana tersebut antara lain berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, fidyah, kurban, aqiqah, serta berbagai instrumen keuangan sosial Islam lainnya.

“Kalau ini dikelola secara sinergis dan profesional, kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem hanya dengan sebagian kecil dari dana itu,” ujar Menag.

Ia menambahkan, pengelolaan dana umat harus dilakukan secara akuntabel agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan. “Dana umat harus mampu membiayai umatnya sendiri secara bermartabat dan profesional,” katanya.

Pernyataan Presiden dan Menteri Agama tersebut menunjukkan adanya penekanan pada optimalisasi sumber daya nasional, baik yang bersumber dari kekayaan alam maupun potensi dana sosial keagamaan, sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. (UYR/Kemenag)