Follow us:

Film Jejak Khilafah di Nusantara: Upaya Membawa “Khilafah” ke Ruang Realistis

DARUSSALAM.ID – Bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriyah atau Kamis, 29 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, film dokumenter bertajuk Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) ditayangkan secara live streaming di Khilafah Channel.

Tayangan live streaming dibuka dengan talkshow pengantar yang menghadirkan tiga orang yang berperan di balik pembuatan film JKDN yaitu ustadz Ismail Yusanto, Nicko T. Pandawa (produser sekaligus penulis naskah JKDN), dan Septian A. W. (sejarawan muda) yang dipandu oleh Ustaz Karebet Widjajayakusuma.

Ustadz Ismail Yusanto mengatakan bahwa Islam memandang sejarah sebagai sesuatu yang penting untuk dipelajari karena di dalamnya terdapat ibrah. Ibrah adalah pelajaran atau hikmah bagi orang yang berpikir.

Ibrah, menurut Ismail, didapat dari bagaimana sejarah itu diungkapkan atau ditulis. Bila ditulis dengan benar maka akan didapat ibrah yang benar, demikian juga bila salah maka akan didapat ibrah yang salah. Sejarah adalah second hand reality yang tergantung kepada yang menuturkan, merumuskan.

Ismail menegaskan pengaburan dan penguburan sejarah bisa saja terjadi.

“Maka penting bagi kita untuk menggali sejarah dan kebenaran. Maka kita bisa mendapatkan ibrah yang benar. JKDN dibuat berdasarkan hal ini,” tutur ustadz Ismail Yusanto.

Ismail menambahkan bahwa sejarah adalah objek pemikiran atau kajian, maka bisa menjadi pelengkap atau pendukung dari pemahaman bahwa khilafah merupakan ajaran Islam.

“Apakah khilafah sampai ke Nusantara? Sejarah sebagai objek pemikiran, maka juga sebagai bukti yang memperkuat,” tegasnya.

Pembicara kedua, Septian A. W. mengungkapkan latar belakang dari diproduksinya JKDN adalah untuk menjawab tantangan zaman. Dirinya merasa terketuk untuk menghadirkan riwayat jejak khilafah di Nusantara kepada umat. Septian juga mengklaim belum ada film yang mengisahkan hubungan antara Nusantara dan Khilafah secara jelas.

Ia juga menampik anggapan bahwa film JKDN propagandis. Menurutnya, hal itu tidak relevan.

“Bukan karena filmnya, tapi karena ada yang setimen dengan kata khilafah,” ungkapnya.

Adapun Nicko Pandawa menjelaskan, film JKDN bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, sebab dilandasi penelitian dan riset yang panjang dan didukung sumber primer maupun sekunder, ditambah data lapangan yang tersebar dari ujung Sumatera, Aceh, Pulau Jawa, Ternate dan sebagainya.

Narasi yang Mudah Dicerna

Film JKDN sendiri merupakan film dokumenter bergenre sejarah. Digarap dengan audio visual yang cukup apik (menurut penulis), dipadu dengan narasi yang cukup runut dan mudah dicerna. Cukup membuat durasi 120 menit menjadi terasa singkat.

Ada tujuh penutur yang ditampilkan, yakni K H Hafidz Abdurahman, MA (ulama, pengkaji sejarah Nusantara), Moeflich Hasbullah (sejarawan), Septian A. W. (sejarawan),  Salman Iskandar (penulis, editor buku “Api Sejarah”), Sukarna Putra (Wakil Ketua CISAH – Center for Sumatera Pasai Heritage), Nicko Pandawa (Pegiat Komunitas Literasi Islam), dan Yoesri Ramli (Sekjen MAPESA – Masyarakat Peduli Sejarah Aceh).

KH Hafidz Abdurrahman menjelaskan perihal khilafah sebagai kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah SAW yang dijalankan oleh para sahabat. Usai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kekhilafahan Islam pun tetap berlanjut bahkan merambah hingga ke wilayah Nusantara.

Penulis buku “Diskursus Islam Politik & Spiritual” tersebut juga menjelaskan perihal “pemimpin harus berasal dari Quraisy”. Mengutip pendapat Imam Nawawi dalam “Raudhatut Thalibin”, ia menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah syarat wajib melainkan keutamaan. Hal ini menjadi legitimasi atas kekuasaan para khalifah Turki Utsmani yang notabene tidak berdarah Arab.

Moeflich Hasbullah menyebutkan bahwa sejak abad ketujuh sudah ada hubungan antara kesultanan-kesultanan di Nusantara dengan kekhilafahan Turki Utsmani.

Adapun Salman Iskandar menjelaskan soal kelemahan “teori pedagang Gujarat”. Ia mengatakan bahwa menurut Buya Hamka dalam bukunya “Sejarah Umat Islam”, Islam telah masuk ke wilayah Nusantara jauh sebelum “teori Gujarat”.

Nicko Pandawa juga menceritakan tentang kekhilafahan Abbasiyah yang jejaknya sampai ke Aceh. Dulu, kesultanan Samudera Pasai berbaiat kepada Kekhilafahan Abbasiyah.

Apa yang disampaikan oleh Sukarna Putra dan Yoesri Ramli pun semakin memperkuat adanya hubungan antara Khilafah Islam dengan kesultanan yang ada di Nusantara, khususnya Samudera Pasai. Senada dengan Nicko, Sukarna menegaskan terdapat fakta bahwa kesultanan Samudera Pasai berbaiat langsung kepada kekhilafahan Abbasiyah.

Cacat yang Harus Dicatat

Meskipun secara umum bisa dibilang bagus, namun JKDN ternyata tak luput dari cacat yang perlu dicatat. Pertama, tentu saja polemik dengan sejarawan Peter Carey. Tak bisa dipungkiri polemik tersebut turut mendongkrak publikasi, popularitas, dan kontroversi JKDN jauh sebelum film tersebut diputar.

Peter Carey yang awalnya direncanakan sebagai penutur menyatakan keberatan karena tim JKDN tidak meminta izin dan tidak menyertakan maksud dan tujuannya ketika mewawancarai dirinya. Peter mengaku kecewa, ia merasa kepakarannya dimanfaatkan untuk melegitimasi pandangan tim JKDN tentang khilafah di Indonesia.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim JKDN, polemik dengan Peter Carey benar-benar menjadi pisau tajam yang menyayat-nyayat kredibilitas film.

Kedua, soal posisi Nicko Pandawa yang “rangkap jabatan”. di awal ia diperkenalkan sebagai film director namun di tengah-tengah film ternyata dia ikut menjadi narasumber dengan label pegiat Komunitas Literasi Islam. Hal ini bisa dibilang sebagai “bid’ah” dalam film dokumenter, ada satu orang yang sama memakai identitas berbeda dalam satu film. Sepengetahuan penulis, Dandhy Laksono belum pernah menjadi narasumber dalam film-film dokumenter Watchdoc.

Cacat selanjutnya adalah soal pencantuman sumber, dan sialnya hal ini juga menjadi problem besar jurnalisme Islam di Nusantara hari ini. Selama 120 menit, JKDN menampilkan berbagai manuskrip kuno namun tak sekalipun mencatumkan sumber.

Dalam produksi film dokumenter yang sangat serius, mengingat betapa seriusnya pesan yang dibawa, keempat cacat tersebut bisa dibilang sebagai hal mendasar yang sejatinya haram untuk dilakukan. Namun sayangnya luput dari perhatian tim JKDN.

Penulis percaya tim mempunyai niat baik untuk beribadah kepada Allah SWT, namun kesalahan tetap harus diungkapkan, nasehat harus disampaikan. Dan kalaupun tulisan ini tidak sampai kepada tim, semoga ada pihak lain yang menasehati mereka.

Membawa “Khilafah” ke Ruang Realistis

Namun terlepas dari segala kekurangannya. Segala jerih payah tim JKDN perlu mendapat apresiasi yang besar dari umat Islam di Indonesia. Di tengah umat Islam yang mayoritas buta sejarah, masih ada sekelompok pemuda yang tertatih-tatih memikirkan bagaimana formulasi yang pas untuk mengentaskan umat Islam negeri ini dari “buta huruf” sejarah.

Dan di sisi lain, film ini benar-benar menggeser secara perlahan kata “khilafah” yang selama ini nyaman di ruang utopis, berpindah ke ruang realistis. Siapapun yang menonton film ini, baik pembenci ataupun penyuka khilafah, akan mulai berpikir bahwa khilafah ternyata “tak seutopis itu”.

Siapapun yang menonton film ini akan berpikir bahwa khilafah yang belum sampai satu abad sejak masa kehancurannya tak layak dilupakan begitu saja.

Siapapun yang menonton film ini akan menyadari bahwa bagaimanapun, konsep khilafah beserta implementasinya dalam aneka bentuk di masa lalu adalah fakta. Siapapun, khususnya muslim Indonesia harus berhati-hati ketika mencoba mengkritik isu khilafah, karena bisa menjadi false flag untuk meniadakan konsep khilafah dan fakta historis implementatifnya.(HUD/Kiblat.net)

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2021, All Rights Reserved