Follow us:

Kenapa Negara Arab Membuka Hubungan Dengan Israel ?

DARUSSALAM.ID, Arab Saudi – Luar biasa ! Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua negara Arab, yakni Uni Emirat Arab dan Bahrain, telah menormalisasi hubungan  dengan Israel, hubungan yang secara resmi sudah berpuluh tahun beku meski pada kenyataannya begitu cair.

Tidak ada yang menyangkal, melihat kontestasi geopolitik Timur Tengah saat ini sangat dinamis, bahkan kadang membuat bingung, peristiwa demi peristiwa terjadi. Yang terlihat bukan lagi hitam dan putih tapi warna abu, biru, hijau kian bermunculan masuk dalam gelanggang ini.

Sebagai pengamat dunia Islam Internasional, penulis melihat untuk memahami Palestina hari ini, alangkah baiknya kita kembali melihat ke belakang. Misalnya mengkaji sejarah perjanjian Oslo yang disepakati Palestina-Israel tahun 1993 yang kebetulan telah berumur 27 tahun tepat pada Ahad tanggal 13 September kemarin.

Dari fihak Palestina, Perjanjian Oslo ditandatangani oleh Yasir Arafat,  pemimpin Palestina (PLO – Palestine Liberalization Organization), organisasi yang diakui oleh dunia.

PLO didirikan pada tahun 1964 untuk memerdekaan Palestina dan meneruskan perjuangan untuk melawan Israel. Ada banyak faksi di dalam PLO akan tetapi yang terbesar adalah Fatah yang dipimpin langsung oleh Arafat.

Perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Arafat berisi meminta Palestina untuk berkomitmen berhenti melakukan serangan dan kekerasan terhadap Israel, sekaligus mengakui keberadaan negara Israel. Yang berarti ada negara Palestina dan negara Israel atau yang disebut saat ini “two state solution”.

Perjanjian Oslo diprakasai oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan George H.W. Bush tahun 1992, dan lagi-lagi terulang dalam peristiwa normalisasi UAE-Israel dan Bahrain-Israel, AS di bawah pemerintahan Trump menjadi prakarsanya. Kedua presiden ini sama-sama dari Partai Republik.

Perjanjian Oslo ini menuai respon positif dunia internasional. Sampai-sampai Arafat dan Yitzhak Rabin PM Israel saat itu ditambah Simon Peres Menlu Israel menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994.

Perjanjian Oslo bukanlah kesepakatan final untuk mewujudkan perdamaian akan tetapi hanya sekedar pendahuluan untuk masuk pada bab-bab kesepahaman dan kesepakatan Palestina-Israel.

Perjanjian Oslo berlaku lima tahun saja bagi Palestina-Israel untuk menyelesaikan isu-isu perbatasan wilayah dan mengembalikan status para pengungsi Palestina di negara-negara Arab.

Selagi itu berjalan, Israel harus mengembalikan wilayah tanah Tepi Barat dan Gaza ke PLO supaya bisa mendirikan Pemerintahan Palestina sementara yang dinamai Palestinian National Authority (PNA).

Akan tetapi Tepi Barat dalam perjanjian Oslo dibagi dalam beberapa zona wilayah, Zona A, B dan C.

Di Zona A Palestina diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur, di Zona B dibagi wilayah itu menjadi bagian Palestina dan Israel dan di Zona C yang merupakan wilayah paling besar dibandingkan A dan B, untuk sementara berada di bawah kontrol Israel.

Perjanjian yang sungguh merugikan Palestina, tapi kenapa Arafat setujui ?

Alasannya karena posisi Arafat yang goyang di mata internasional dengan munculnya dua faksi gerakan perlawanan Palestina yakni Hamas dan Jihad Islam.

Jihad Islami didirikan oleh Fathi Shaqaqi pada tahun 1981 dan Hamas didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin pada tahun 1987.

Lahirnya Jihad Islam dan Hamas bukan semata untuk menentang Israel akan tetapi keduanya menentang Fatah dan PLO yang mereka anggap sangat sekular dan tidak berideologi Islam.

Jihad Islami dan Hamas menjadi perhatian Israel apalagi Israel memang terkena imbas gerakan Intifadha yang dimotori kedua faksi tahun 1987. Jadi wajar saja apabila Israel menganggap PLO ancaman ringan karena PLO bisa diajak untuk berunding.

Selain itu, Arafat tidak memilih perjuangan bersenjata melawan Israel, tapi menginginkan jalan perundingan untuk mencapai kemerdekaan Palestina dan menentukan nasib negaranya sendiri.

Arafat juga tidak mau bergantung pada negara-negara Arab dalam perjuangannya termasuk dalam  menyelesaikan konflik negaranya.

Karena selama ini Palestina diperjuangkan oleh negara-negara Arab. Dimulai dengan Perang Arab-Israel Pertama (1948-1949) yang bermula dari penolakan aliansi negara-negara Arab terhadap Resolusi Sidang Umum PBB No. 181 tanggal 29 November 1947 yang berbunyi membagi Palestina menjadi dua negara yaitu negara Arab dan Yahudi.

Zionis menerima resolusi tersebut, akhirnya berdirilah Israel pada tanggal 15 Mei 1948. Negara-negara Arab menolak resolusi dan menyatakan perang terhadap Israel.

Tampak dari luar negara-negara Arab ini terlihat ingin memperjuangkan nasib Palestina, tapi sebenarnya lebih kental justru untuk membela kepentingannya. Letak wilayah Palestina yang strategis dan simbolisme agamanya membuat Mesir, Suriah dan Yordania semuanya berkeinginan untuk memasukkan Palestina ke dalam wilayah mereka masing-masing.

Sedangkan negara mayoritas Muslim lainnya seperti Turki dan Iran justru mengakui Israel karena mereka menganggap perjuangan negara Arab terhadap Resolusi tersebut sebagai masalah bagi orang Arab, juga karena pada dasarnya Turki dan Iran keduanya berbeda dengan Arab (Turk dan Persia).

Lagipula, saat itu, Turki dan Iran adalah sekutu Amerika Serikat, bahkan Turki adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), pakta negara-negara barat untuk menghadapi Uni Sovyet di masa Perang Dingin itu.

Perang Arab-Israel Pertama berakhir dengan gencatan senjata. Negara-negara Arab gagal mengalahkan Israel dan dalam perjanjian gencatan senjata itu disepakati Israel dapat menguasai daerah di belakang “Green Line”.

Area Green Line mencakup Gaza dan Tepi Barat. Mesir menguasai Gaza. Yordania memegang Tepi Barat. Yerusalem dibagi menjadi dua, Barat ditempati oleh Israel, Timur (termasuk Al-Quds) ditempati oleh Yordania. Pengungsi Arab Palestina kebanyakan adalah orang Yordania atau Mesir.

Situasi ini hanya bertahan sampai Juni 1967 ketika akhirnya aliansi Arab dikalahkan oleh Israel dalam Perang Enam Hari. Israel berhasil merebut Gaza dari Mesir, Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, serta wilayah di luar Palestina yakni Sinai di Mesir dan Golan di Suriah.

Gagalnya aliansi Mesir-Suriah-Yordania memberi peluang kepada Arab Saudi untuk tampil menjadi pejuang baru Palestina. Arab Saudi mendirikan Persatuan Negara-Negara Islam (OIC) pada 1969 sebagai wadah untuk mewujudkan persatuan umat Islam melawan Israel.

Enam tahun setelahnya, tahun 1973 negara-negara Arab melancarkan kembali perang melawan Israel yang dikenal dengan Perang Yom Kippur. Arab Saudi menampilkan kekuatannya dengan memberlakukan sanksi minyak terhadap AS dan Eropa yang berakibat sangat telak. Menjadikan AS terpaksa meminta Israel supaya menyerah dan mengadakan gencatan senjata.

Dari situ Arab Saudi mengeluarkan tiga semboyan yang menjadi populer yang dikenal “Three Nos” yaitu “tidak ada perdamaian” (لا صلح ), “tidak ada pengakuan” (لا اعتراف ), “tidak ada negoisasi” (لا تفاوض ) dengan Israel.

Meskipun negara-negara Arab mendukung Palestina, akan tetapi Yasir Arafat menilai apabila Palestina bergantung kepada negara-negara yang lebih besar itu akan menimbulkan masalah tersendiri. Bahkan Arafat pernah merasakan akibatnya.

Pada tahun 1990, Irak di bawah kepimpinan Saddam Hussein menyerang Kuwait. Negara-negara Arab terutamanya Negara-Negara Teluk atau GCC (Gulf Cooperation Council) yang mencakup Arab Saudi, UAE, Oman, Qatar, Bahrain dan juga Kuwait menentang Saddam dan meminta bantuan AS untuk mengusir Saddam.

Tapi rupanya Arafat dan PLO tidak setuju memilih membela Saddam. Oleh sebab Saddam pernah berjanji akan menekuk Israel dan mengembalikan hak-hak Palestina.

Tindakan Arafat sangat amat menyinggung Arab Saudi dan Kuwait, terlebih Kuwait. Setelah perang Kuwait-Irak berakhir, Kuwait mengusir pengungsi Palestina yang berada di Kuwait dan memutus bantuan keuangan untuk PLO. Arab Saudi mengamini Kuwait karena berpikir PLO telah mengkhianatinya.

Meskipun Perjanjian Oslo terlihat merugikan Palestina, tapi di sisi lain, hal itu penting bagi Palestina yang berada dalam kesulitan. Betapapun buruknya kesepakatan itu, tetap saja ia akan menciptakan entitas bernama Palestina di dunia. Apa yang dicanangkn Arafat kemudian hari dibenarkan oleh Mahmoud Abbas, Abbas pernah menyalahkan negara-negara Arab karena menolak Resolusi dan menyebabkan Palestina tidak dapat mendirikan negara.

Arab Saudi menyambut baik Perjanjian Oslo meskipun perjanjian tersebut dinegosiasikan tanpa sepengetahuannya, karena menurut Saudi sudah waktunya untuk melepaskan beban Palestina.

Belum lama setelahnya, Arab Saudi dihadapkan dengan masalah baru yang sama kritisnya, yaknii kebangkitan Iran dibawah Khomenei berideologi Syiah setelah revolusi 1979.

Iran Merupakan Ancaman Besar Bagi Arab Saudi dibandingkan Israel

Israel memiliki tujuan yang jelas hanya ingin memiliki wilayah tanah Palestina. Dan sebetulnya jika Israel berhasil mendirikan Israel Raya yang akan rugi adalah Palestina utamanya, Yordania, Suriah dan Irak, bukan Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya.

Rupanya Iran berbeda. Iran mengancam kelangsungan hidup monarki Arab Saudi dan negara Teluk karena Iran menganut ideologi anti-monarki.

Ayatollah Khomeini menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlevi karena berpendapat bahwa monarki itu tidak Islami dan harus digantikan oleh aturan ulama, atau “wilayah al-faqih“.

Iran paska revolusi menentang Arab Saudi juga sebaliknya, terlebih karena Arab Saudi tampil sebagai pemimpin dunia Islam. Maka Iran turut serta ambil porsi untuk membela Palestina dengan mendukung semua faksi-faksi di Palestina termasuk PLO, Hamas dan Jihad Islam. Akan tetapi karena hubungan Arafat dan Saddam kian terus meningkat, dan Irak menyerang Iran tahun 1988 akhirnya Iran mengambil tindakan memutus hubungan dengan PLO.

Pepatah mengatakan “musuh dari musuhmu adalah temanku”. Maka setelah Perjanjian Oslo, secara diam negara-negara Teluk mulai membuka hubungan dengan Israel, meskipun apa yang ditampilkan adalah tidak ada pengakuan terhadap kedaulatan Israel sebagai negara selama Palestina belum merdeka. Hanya Yordania yang secara terang mengakui Israel.

Sementara itu kebijakan luar negeri Turki dan Iran yang semakin agresif dalam beberapa tahun terakhir ini telah membuat Arab Saudi dan negara-negara Teluk merasa sudah saatnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Apalagi Erdogan menggunakan isu Palestina sebagai tujuan untuk memperluas pengaruhnya di Dunia Islam, meski faktanya Turki sendiri telah lama memiliki hubungan resmi dengan Israel.

AKP partainya Erdogan memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin (IM) berpusat di Mesir yang juga menentang monarki Arab Saudi dan negara Teluk. Wajar saja jika Saudi melihat pengaruh Turki sebagai ancaman geopolitik.

Di masa Obama, Arab Saudi dan negara Teluk berjalan di tempat karena Obama berusaha meningkatkan hubungan dengan Iran dan bersikap dingin terhadap Israel. Sampai akhirnya Saudi punya opsi untuk berlabuh ke Rusia.

Tetapi dengan naiknya Trump menjadi orang nomor satu di AS, hubungan negara-negara Teluk dengan AS-Israel sekarang berada di kubu yang sama untuk menahan pengaruh Iran-Turki di kawasan.

Hanya saja Arab Saudi masih menjaga kehormatan sebagai penjaga dua kota suci (Khadimul haramain syarifain). Sampai saat ini belum membuka hubungan terbuka dengan Israel seperti halnya UEA dan Bahrain. Hal itu dikuatkan karena bagaimanapun Arab Saudi adalah Kakak terbesar yang dituakan di negara-negara Teluk dan Saudi adalah Prakarsa OKI. Apabila Saudi membuka hubungan dengan Israel maka pengaruh Turki dan Iran akan semakin kuat di Timur Tengah.

Bukan semata-mata menyalahkan negara Teluk tetapi perlu sedikit relize bahwa para pemimpin faksi-faksi Palestina harus bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Palestina.

Hamas dan Jihad Islam tidak mendukung Perjanjian Oslo karena mereka menafikan keberadaan Israel. Bagi keduanya Israel perlu dihapuskan dari seluruh wilayah Palestina.

Di pihak Israel, kelompok Zionis ekstrimis sayap kanan menolak Perjanjian Oslo karena mereka mengira itu mencakup pengambilan seluruh wilayah Palestina yang mereka klaim adalah tanah mereka, Perdana Menteri Israel Rabin dibunuh pada tahun 1995. Partai Likud dipimpin Netanyahu yang menolak Oslo memenangkan Pemilu tahun 1996 dan membentuk pemerintahan.Ia menjadi Perdana Menteri.

Di bawah tekanan AS, Netanyahu masih harus bernegosiasi dengan Palestina. Pernah suatu saat Netanyahu digantikan Ehud Barak karena tidak adanya progress dengan Palestina.

Barak melanjutkan negosiasi. Konferensi Camp David digelar tahun 2000 namun gagal mencapai hasil apapun, padahal perundingan ini diadakan, sudah tujuh tahun melebihi batas waktu lima tahun yang ditetapkan dalam Perjanjian Oslo.

Arafat geram dan mengajak Hamas untuk melancarkan gerakan Intifadhah Kedua pada September tahun 2000 yang bertujuan  menaikan daya tawar dengan Israel.

Israel sangat kepayahan menghadapi Intifada Kedua. Akibatnya Partai Likud terpecah menjadi dua haluan yakni haluan Ariel Sharon dan Ehud Olmert meminta supaya permukiman Yahudi di Jalur Gaza dikosongkan sehingga negosiasi dengan Palestina dapat berlanjut. Haluan Netanyahu menolak dan protes. akhirnya Sharon dan Olmert keluar dari Partai Likud dan mendirikan Partai Baru bernama Kadima.

Yasir Arafat dan Sheikh Ahmad Yassin meninggal pada tahun 2004. Tanpa dua tokoh karismatik ini, faksi Fatah-Hamas mulai retak dan makin terpecah setelah kemenangan Hamas atas pemilu langsung Palestina pada Januari 2006. Wahasil, Fatah memegang Tepi Barat dan Hamas menguasai Gaza.

Kembalinya Partai Likud di bawah Netanyahu ke pemerintahan Israel sampai saat ini membuat proses perdamaian Israel-Palestina makin gelap, ditambah diplomasi Mahmud Abbas tidak selihai Arafat.  Beberapa kali Abbas bahkan sering harus menelan ludah karena ulah Netanyahu.

Israel makin kuat dan semena-mena, Perjanjian Oslo yang mengharamkan pencaplokan Area C di Tepi Barat tak ia hiraukan dan dibuang jauh ke belakang, Proyek Aneksasi tepi Barat yang menghebohkan dunia adalah bukti Israel makin berani mencaplok wilayah Palestina.

Barulah karena sudah heboh dengan tertatih-tatih akhirnya Fatah dan Hamas mau bersatu untuk mengehentikan proyek aneksasi tersebut.

Setelah panjang lebar tulisan ini, jadi apa kesimpulannya ?

Gambaran sejarah Palestina yang begitu rumit memberikan isyarat bahwa penyelesaian konflik ini membutuhkan waktu lebih banyak, karena aktor-aktor yang berperan di dalamnya membawa kepentingannya masing-masing. faktor eksternal berupa keseimbangan, kekuatan dan pengaruh yang saling diperebutkan menandakan tidak ada pahlawan dan musuh sejati yang ada hanyalah kepentingan yang abadi.

Makin banyak negara Arab mengadakan normalisasi hubungan dengan Israel tapi perjuangan Palestina akan berjalan terus. Salah satu perkembangan significan terakhir adalah dapat terlaksananya konperensi para sekretaris jendral dari faksi-faksi perjuangan Palestina. Salah satu keputusan penting adalah seluruh faksi sepakat untuk bersatu dalam berjuang. Terpecah-belah adalah salah satu masalah utama yang dihadapi dalam perjuangan Palestina selama ini.(HUD/Minanews.net)

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2021, All Rights Reserved