Ketua MUI: Ekonomi dan Keuangan Syariah Bisa Menyerap Tenaga Kerja Baru

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahudin Al Aiyub menyebut ekonomi dan keuangan syariah bisa mengakomodir tenaga kerja baru.

Hal ini disampaikannya saat menanggapi persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran di Indonesia yang belakangan ini meningkat.

“Tentu saja sangat memungkinkan ekonomi syariah menjadi salah satu faktor penopang untuk diakomodasinya tenaga kerja baru,” kata ulama yang akrab disapa Kiai Aiyub, Rabu (6 Agustus 2025) di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat.

Kiai Aiyub menjelaskan, ekonomi dan keuangan syariah memiliki ruang lingkup yang sangat lebar, seperti industri produk halal yang bisa mengakomodasi potensi tenaga kerja.

“Kemudiaan jasa keuangan syariah baik bank maupun non bank. Misalnya pengembangan Koperasi Desa Merah Putih kita dorong adanya layanan koperasi syariah,” lanjutnya.

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini menerangkan, jika pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80 ribu di seluruh Indonesia, maka akan menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

“Begitu juga terkait keuangan syariah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, itu juga sangat potensial kita kembangkan dan menyerap tenaga kerja,” terangnya.

Lebih lanjut, Kiai Aiyub menyampaikan, entrepreneur syariah juga memiliki potensi yang sangat kuat dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Kiai Aiyub menyampaikan rencana MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk menggelar sarasehan ekonomi syariah pada 13 Agustus 2025 di Jakarta.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahuddin Al Ayyubi mengatakan, kegiatan tersebut akan menghadirkan para pemimpin bangsa untuk berbicara mengenai perencanaan ekonomi syariah dan halal.

Kiai Ayyub menjelaskan, ekonomi dan keuangan syariah telah dicanangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045.

Kiai Ayyub menerangkan, hal tersebut juga sudah diturunkan di dalam rencana pembangunan daerah-daerah. Menurut dia, secara perencanaan sudah cukup, tinggal bagaimana pelaksanaan dari rencana tersebut.

“Nah kita dari unsur masyarakat, mendorong supaya apa yang sudah direncanakan betul-betul bisa tercapai. Sehingga target pemerintah pertumbuhan ekonomi 8 persen di 5 tahun terakhir, bisa tercapai,” kata Kiai Ayyub, Selasa (5 Agustus 2025) di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat.

Kiai Ayyub mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah mempunyai andil yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian nasional tersebut.

Kiai Ayyub mengatakan, kegiatan tersebut rencananya akan mengundang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy untuk menyampaikan terkait perencanaan ekonomi syariah di dalam naskah perencanaan nasional.

Kemudiaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebijakan fiskal dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terkait kebijakan makro ekonomi moneter di Indonesia serta Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin sebagai tokoh ekonomi syariah di Indonesia.

“Sebelum itu, akan ada sambutan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Setelah acara itu dilakukan sarasehan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah,” ungkapnya. (UYR/MUI)