Pemerintah Tak Kunjung Berbenah, Demonstran Sudan Kembali Penuhi Jalan

DARUSSALAM.ID, Khartoum – Para pengunjuk rasa di Sudan kembali ke jalan karena lambatnya perubahan kendati perjanjian pembagian kekuasaan antara para jenderal negara dan gerakan pro-demokrasi telah ditandatangani setahun lalu.

Mengusung bendera Sudan dan meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan reformasi lebih lanjut, para demonstran pada Senin (17/08/2020) berkumpul di luar markas kabinet di ibu kota, Khartoum, untuk menyerahkan daftar tuntutan.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah organisasi payung kelompok pro-demokrasi yang mempelopori protes tanpa henti yang menyebabkan penggulingan Presiden Omar Bashir tahun lalu, mengatakan di Twitter bahwa pasukan keamanan membubarkan pengunjuk rasa dengan kekerasan setelah mereka menuntut untuk bertemu Perdana Menteri.

Sejumlah besar gas air mata juga ditembakkan ke pengunjuk rasa.

Tuntutan Tidak Terpenuhi

Protes jalanan selama berbulan-bulan yang dimulai pada Desember 2018 memaksa para jenderal militer turun tangan dan menggulingkan al-Bashir pada April 2019. Namun, demonstrasi terus berlanjut setelah jatuhnya al-Bashir. Pengunjuk rasa menuntut agar kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan sipil.

Negosiasi selama berbulan-bulan berakhir dengan penandatanganan kesepakatan pembagian kekuasaan antara militer dan gerakan pro-demokrasi.

“Kami memulai revolusi karena ekonomi,” kata Mohammed Abdu, seorang insinyur dan anggota SPA, yang membantu mencapai kesepakatan dengan militer

“Dan ketika korban pertama jatuh, tujuannya menjadi keadilan bagi mereka yang kehilangan nyawa selama revolusi ini,” kata Abdu. “Kami berjanji untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang membunuh warga sipil. Permintaan utama itu belum dipenuhi.”

Mohammed Ogeil, seorang aktivis politik, menyayangkan partai-partai mapan yang terlibat dalam negosiasi tidak memiliki visi jangka panjang untuk mengeluarkan negara dari kesengsaraan politik dan ekonominya.

“Mereka terburu-buru untuk mencapai kesepakatan,” katanya. “Mereka tidak memiliki semangat nasional dan melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan masing-masing pihak.”

Kesepakatan itu, yang dikenal sebagai perjanjian konstitusional dan ditandatangani pada 17 Agustus 2019, mengatur badan gabungan sipil-militer yang bertugas memimpin negara itu ke pemilu setelah masa transisi selama 39 bulan.

Badan pemerintahan beranggotakan 11 orang, yang disebut dewan kedaulatan, terdiri dari lima warga sipil, lima pemimpin militer dan konsensus warga sipil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemimpinnya adalah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

Sementara itu, kabinet yang dipimpin oleh Hamdok ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Para pengunjuk rasa pada hari Senin menyesalkan jalan yang diambil transisi tersebut, dengan mengatakan bahwa militer memberikan terlalu banyak pengaruh pada kepemimpinan sipil.

“Jalannya revolusi harus diperbaiki,” kata aktivis Awatef Ossman seperti dikutip oleh Associated Press, menyebut kehadiran militer di pemerintah sebagai “hambatan yang jelas dan spesifik”.

Prospek ekonomi yang memburuk, yang telah dipukul oleh sanksi AS selama beberapa dekade, juga sangat membebani pikiran orang-orang, dengan para pengunjuk rasa di rapat umum menuntut penyelenggaraan konferensi untuk mengarahkan negara itu keluar dari krisis saat ini.

“Deklarasi konstitusi adalah penyelesaian untuk mencapai solusi politik bagi negara ini,” kata pengamat politik Tahir Mutassim.

“Sudah setahun sejak ditandatangani dan orang-orang yang melakukan protes masih menjaga revolusi mereka,” kata Mutassim. “Komunitas internasional adalah salah satu faktor penting yang dapat memastikan tidak ada yang menghalangi transisi ini.”

Sementara itu, Hamdok menyerukan dukungan politik dan rakyat untuk reformasi.

“Aparatur negara perlu dibangun kembali, warisan [rezim lama] perlu dibongkar dan layanan sipil perlu dimodernisasi dan dikembangkan agar tidak memihak warga, sekaligus efektif,” katanya dalam sebuah pernyataan.(HUD/Kiblat.net)