Prancis Larang Wanita Muslim Berolahraga dengan Jilbab
Darussalam.id,Paris – Senat Prancis memutuskan untuk melarang simbol agama yang mencolok dalam olahraga di negaranya. Hal ini dinilai menargetkan wanita Muslim di Prancis yang bermain olah raga dengan mengenakan jilbab.
Menurut politisi sayap kanan yang mendukung keputusan tersebut, langkah yang menargetkan wanita Muslim di negara itu diambil untuk kepentingan yang disebut netralitas agama. “Langkah ini bertujuan untuk menekan semua bentuk subjektivitas Muslim mengenai keyakinan dan ibadah, budaya dan ekspresi politik,” kata Maria De Cartena, seorang pembela hak asasi manusia di Prancis, seperti dilansir TRT World, Jumat (21/1).
Namun, dalam langkah yang jarang terjadi, keputusan kontroversial itu ditentang oleh pemerintah Emmanuel Macron. Padahal Macron telah memimpin beberapa tindakan keras terhadap umat Islam dalam beberapa tahun terakhir.
“Disetujui dengan 160 suara berbanding 143 di majelis tinggi parlemen pada hari Selasa, keputusan tersebut merupakan demonstrasi bahwa Islamofobia dilembagakan,” tambah De Cartena.
De Cartena juga telah menjadi aktivis penting yang bekerja dengan kelompok yang dikenal sebagai Koordinasi Menentang Hukum Separatisme, sebuah undang-undang yang diklaim oleh pemerintah Prancis ditujukan untuk memerangi ekstremisme Islam.
Tetapi para kritikus mengatakan bahwa itu membatasi kebebasan beragama dan secara tidak adil menargetkan Muslim. Langkah terbaru oleh Senat Prancis mengikuti serangkaian pembatasan dalam beberapa tahun terakhir yang secara sistematis menekan umat Islam.
De Cartena mengatakan bahwa dalam pemungutan suara melalui keputusan terbaru, Senat Prancis menunjukkan bahwa kebijakan Islamofobia dan perang melawan Islam dan Muslim; bersifat permanen dan ada di mana-mana di bidang politik, hukum, media.
Awal bulan ini, sebuah penelitian di Prancis menemukan kecenderungan kuat oleh media negara itu untuk memberikan waktu tayang kepada suara-suara sayap kanan dan memperkuat pandangan pinggiran mereka.
Tahun lalu parlemen Prancis melarang perempuan Muslim menghadiri perjalanan sekolah anak-anak mereka sambil mengenakan jilbab, sebuah simbol yang dianggap sebagai ancaman bagi semua hal yang diperjuangkan Republik.
Menurut De Cartena, sebetulnya langkah yang diambil senat Prancis ini didukung oleh Macron pada saat itu dan merupakan bagian dari narasi pemerintah karena perjuangan melawan separatisme Muslim’ adalah perjuangan sehari-hari.
Isu-isu yang saling bersilangan ini diperkuat dengan pemilihan presiden yang tinggal beberapa bulan lagi dan partai-partai di kiri dan kanan spektrum politik bersaing untuk tampil keras dalam praktik Muslim. Langkah-langkah terbaru yang dipilih oleh partai sayap kanan Les Republicains mengubah Undang-Undang Anti-Separatisme Macron untuk menyebutkan penggunaan kerudung secara eksplisit.
De Cartena khawatir bahwa langkah terbaru untuk melarang perempuan bermain olahraga kecuali mereka mematuhi perintah negara, akan meningkatkan pemisahan Muslim dari masyarakat lainnya. “Tujuannya di sini adalah untuk melarang lebih banyak lagi semua simbol Islam,” tambah De Cartena.
“Islamofobia di Prancis tidak ada hubungannya dengan partai-partai tetapi dengan sistemnya! Ia hadir di semua lapisan masyarakat: di tingkat pemerintah, polisi, dan peradilan,” kata De Cartena.(HUD/Republika.co.id)
Copyright 2023, All Rights Reserved
Leave Your Comments