Follow us:

Soal Sertifikasi Dai, HNW: Menag Jangan Diskriminatif ke Umat Islam

DARUSSALAM.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengkiritisi wacana Kemenag untuk sertifikasi dai. Menurutnya hal itu diskriminasi karena hanya umat Islam disertifikasi.

“Saat memperingati HUT Kemerdekaan RI dan sambut tahun baru Islam/hijriah 1442H, Kementerian Agama jangan memberi kado buruk pada Umat Islam dengan berlaku tidak adil dan diskriminatif soal rencana menerapkan sertifikasi penceramah hanya untuk Umat Islam,” katanya melalui siaran persnya, Kamis (20/08/2020).

Menurut HNW, jika sertifikasi diadakan, penerapannya harus ditujukan untuk penceramah dari semua Agama. Hal ini agar adil, tidak saling curiga dan agar prisip beragama yang moderat, toleran, inklusif itu betul-betul menjadi komitmen bagi semua penceramah dari semua Agama.

“Menteri Agama jangan diskriminatif terhadap umat Islam. Karena program Pemerintah harusnya untuk penceramah semua agama. Apalagi pak Menteri Agama pernah menyatakan bahwa dirinya bukan Menteri Agama Islam, melainkan Menteri semua agama,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa lebih baik hadirkan keteladanan soal toleransi dan moderasi antara lain dengan membuka ruang dialog. Itu jika tujuannya memang ingin cegah radikalisme dan hadirkan ceramah atau penceramah Agama yang moderat, toleran dan tidak radikal.

HNW mengaku heran dengan ‘ngototnya’ Kemenag, sebab program sertifikasi penceramah sejatinya tidak ada dalam Janji Kampanye Presiden Jokowi. Juga tidak menjadi Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah/Kemenag 2020 sebagaimana yang sudah disampaikan ke DPR baik pada akhir 2019 maupun pada April 2020 setelah refocussing kegiatan akibat Covid-19.

“Saya justru khawatir program yang diskriminatif ini bisa menimbulkan kecurigaan kepada Pemerintah, saling curiga dikalangan penyebar Agama, juga meresahkan kalangan Da’i Islam. Apalagi bila program itu bisa ditunggangi untuk menyulitkan dai dan Umat Islam,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama pada Kamis (13/8) menyatakan kembali wacana program sertifikasi dai dengan alasan sudah dibahas bersama dengan Wakil Presiden. Wacana ini sudah muncul sejak Kementerian Agama periode sebelumnya dan ditolak oleh berbagai kalangan Umat Islam karena diskriminatif, tidak adil dan tendensius.(HUD/Kiblat.net)

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2023, All Rights Reserved