Soal Uighur, Slamet Maarif: Diamnya Pemerintah Berarti Menentang Pancasila dan UUD 1945

DARUSSALAM.ID, Jakarta – Delegasi peserta Aksi Bela Uighur Jum’at (27/12/2019) sempat diagendakan bertemu dengan perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) di dalam Gedung Kedubes RRC. Namun, di tengah perjalanan menuju tempat pertemuan, delegasi mengaku akan ditemui perwakilan RRC di gedung lain, tidak di dalam Gedung Kedubes China.

Hal itu diungkapkan Slamet Ma’arif, ketua Persaudaraan Alumni 212 sesaat sebelum menyampaikan pernyataan sikap peserta aksi dalam orasinya. Slamet mengungkapkan bahwa tidak sopan menerima tamu di “emperan tetangga”, sehingga delegasi pun menolak pertemuan untuk negosiasi jika tidak di dalam Gedung Kedubes RRC.

Slamet pun menyampaikan bulir-bulir pernyataan sikap terhadap penindasan muslim Uighur di Xinjiang, China, yang nantinya akan disampaikan di lain kesempatan jika bertemu dengan perwakilan RRC.

“Menuntut pemerintah China untuk menghentikan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur, menuntut pemerintah komunis China untuk tidak melarang peribadatan umat Islam Uighur, serta tidak melarang Al-Qur’an untuk dibaca dan disebarluaskan,” ujar Slamet.

Kemudian, peserta aksi juga menuntut Pemerintah China untuk membuka akses kepada penyelidik independen internasional untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM. Organisasi Konferensi Islam juga diminta untuk membentuk tim Investigasi dan membawa hasil investigasi pelanggaran HAM tersebut ke International Criminal Court atau pengadilan kriminal internasional.

“Mengecam pemerintah indonesia yang berpangku tangan terhadap permasalahan bangsa Uighur dan mengutuk keras apabila tidak menjalankan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menghapus penjajahan dan penindasan di muka bumi. Karena diamnya pemerintah berarti menentang pancasila dan pembukaan UUD 1945,” lanjutnya.

Selanjutnya, Slamet dalam orasinya menyerukan kepada rakyat Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya untuk memboikot pembelian atau konsumsi dari produsen maupun distributor China. Tidak hanya itu, peserta aksi meminta segenap bangsa Indonesia menarik seluruh simpanan dari sistem perbankan milik China.

“Meminta pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menghentikan seluruh proyek kerjasama dengan China dalam segala bentuknya,” ujarnya.

Aksi Bela Uighur di Kedutaan Besar RRC di Kuningan, Jakarta Selatan digelar sejak pukul 13.00 WIB. Meskipun sempat diguyur hujan deras, peserta aksi tetap bergeming menyampaikan aspirasi pembelaan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Hingga akhirnya, rangkaian aksi ditutup orasi dari Ketua Umum FPI, KH Shobri Lubis. Peserta aksi pun mulai membubarkan diri pukul 17.00 WIB.(Hud/Kiblat.Net)