Ratusan Ribu Warga Angkat Kaki dari Wilayah Pendudukan Israel

Perang berdampak kepada aspek demografi di negara zionis Israel. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, ratusan ribu warga dari negeri penjajah telah meninggalkan Israel ke negeri lain. Tak hanya itu, invasi Israel ke Gaza telah mengurangi masuknya penduduk dari luar negeri ke Israel dengan jumlah signifikan. 

Otoritas Kependudukan dan Imigrasi memperkirakan, setidaknya ada 370 ribu orang meninggalkan wilayah pendudukan Israel dalam dua bulan terakhir. Menurut laporan majalah Israel Zman, sebanyak 230.309 pergi pada Oktober dan 139.839 pada November.  Sekitar 600 ribu warga Israel bepergian ke luar negeri untuk berlibur sebelum pecahnya perang Gaza. Sementara hampir 370 ribu lainnya berangkat setelah konflik.

Hampir 301,982 orang Israel kembali ke Israel pada Oktober dan 194,016 pada November. “Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah warga Israel yang pergi dan tidak kembali diperkirakan sekitar 470 ribu orang,” kata laporan Zman.

Zman melaporkan, jumlah tersebut belum termasuk ribuan pekerja asing, pengungsi dan diplomat yang memutuskan pergi dari wilayah pendudukan Israel.

Tidak hanya, itu, data yang dirilis Kementerian Aliyah dan Integrasi mencatat terjadi penurunan orang yang masuk ke Israel. Sekitar 2.000 orang berimigrasi ke Israel antara 7 Oktober hingga 29 November. “Jumlah ini setara dengan hampir 1.000 imigran per bulan, dibandingkan dengan rata-rata sekitar 4.500 imigran per bulan sejak awal tahun ini hingga pecahnya perang, yang mencerminkan penurunan lebih dari 70 persen,” kata surat kabar Israel tersebut.

Pada pekan-pekan pertama perang Gaza, imigrasi ke Israel hampir terhenti. Tel Aviv hanya menerima 1.096 imigran yang tiba di Israel pada Oktober.

Di sisi lain, Otoritas Israel telah menyetujui pembangunan lebih dari 1.738 unit rumah baru di Yerusalem Timur yang diduduki. Persetujuan perluasan permukiman ilegal itu diterbitkan ketika mata komunitas internasional tengah terfokus pada perang di Jalur Gaza.  

Kabar tentang disetujuinya pembangunan 1.738 unit rumah baru di Yerusalem Timur disiarkan organisasi pemantau aktivitas permukiman Israel, Peace Now.

“Kalau bukan karena perang (antara Israel dan Hamas), akan banyak keributan. Ini adalah proyek yang sangat bermasalah bagi kelangsungan negara Palestina antara Tepi Barat bagian selatan dan Yerusalem timur,” kata Hagit Ofran dari Peace Now, Rabu (6 Desember 2023), dikutip laman Al Arabiya.

Peace Now mengungkapkan, setengah dari 1.738 unit rumah baru akan dibangun di wilayah timur Yerusalem Timur. Peace Now menjelaskan separuh dari lingkungan Saluran Air Bawah terletak di luar Garis Hijau di Yerusalem Timur. Sedangkan separuh lainnya berada di dalam Jalur Hijau.

“Namun, lokasinya yang strategis antara lingkungan Givat Hamatos dan Har Homa membuatnya menjadi masalah dari sudut pandang politik,” kata Peace Now.

Garis Hijau mengacu pada Garis Gencatan Senjata tahun 1949. Garis itu ditetapkan pasca berakhirnya Perang Arab-Israel yang pecah pada 1948, yakni tak lama setelah Israel berdiri. Perjanjian tersebut membagi Yerusalem menjadi Yerusalem Barat yang dikuasai Israel, dan Yerusalem Timur, yang dikelola oleh Yordania. Yerusalem Timur mulai dicaplok dan diduduki oleh Israel pasca berakhirnya Perang Arab-Israel tahun 1967. Hingga saat ini, PBB tak pernah mengakui kekuasaan Israel atas Yerusalem Timur.

Menurut LSM anti-permukiman Ir Amin, sekitar 300 ribu warga Palestina dan 200 ribu warga Israel tinggal di Yerusalem Timur. Permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional. PBB telah mengakui bahwa perluasan permukiman ilegal menjadi hambatan utama untuk merealisasikan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Gelontorkan Dana

Organisasi Peace Now mengungkapkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 700 juta shekel atau setara Rp2,8 triliun untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Hal itu diungkap Peace Now dalam laporan terbarunya bertajuk “Funding Annexation: Additional 700 Million NIS Earmarked for Settlements in 2023-2024” yang dirilis pada 18 Agustus 2023 lalu.

Dalam laporannya Peace Now mengungkapkan, Pemerintah Israel menyiapkan rencana investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni sekitar 700 juta shekel, untuk proyek permukiman ilegal di Tepi Barat.

“Menurut draf dokumen yang kami terima, ruang lingkup rencananya adalah 671,63 juta shekel dari anggaran 2023-2024. Namun ada klausul yang belum menentukan jumlah alokasi, sehingga jumlah total diharapkan meningkat secara signifikan,” kata Peace Now.

Peace Now menyebut, sekitar 92 juta shekel ditandai sebagai hibah yang tidak ditentukan. Hal itu memungkinkan dana tersebut digunakan untuk proyek permukiman ilegal. “Alih-alih berinvestasi di masa depan Israel, Pemerintah Israel menggelontorkan uang ke permukiman, melanggengkan pendudukan, serta memicu konflik dan konfrontasi dengan Palestina,” ungkap Peace Now.

Saat ini diperkirakan terdapat 700 ribu pemukim Israel yang tinggal di 164 permukiman ilegal dan 116 permukiman liar di wilayah Tepi Barat. Palestina dan komunitas internasional sudah sangat sering mendesak Israel agar tak memperluas pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Namun seruan dan desakan itu tak pernah digubris.

Belgia tolak pemukim 

Pemerintah Belgia berencana menolak masuknya pemukim Israel dari wilayah pendudukan Tepi Barat yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina. Upaya itu muncul usai Amerika Serikat (AS) menerapkan larangan visa terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam kekerasan tersebut. 

“Pemukim yang melakukan kekerasan akan ditolak masuk ke Belgia dan saya akan mengusulkan agar Belgia menganjurkan larangan perjalanan di seluruh Uni Eropa,” kata Wakil Perdana Menteri Belgia Petra De Sutter media sosial di X pada Kamis (7 Desember 2023). 

Warga Zionis Israel tidak memerlukan visa untuk memasuki zona Schengen, yang merupakan bagian dari Belgia, dan dapat tinggal hingga 90 hari. Namun juru bicara pemerintah Belgia Barend Leyts mengatakan, negara itu akan meminta Dewan Eropa untuk menambahkan pemukim yang melakukan kekerasan ke dalam database informasi Schengen agar bisa menolak mereka masuk. Sebelumnya Uni Eropa (UE) telah mengutuk peningkatan kekerasan pemukim sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. 

De Croo juga mengatakan, Belgia akan bekerja sama dengan AS dalam memberikan sanksi terhadap individu yang merusak perdamaian di Tepi Barat. Sejak perang Timur Tengah pada 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat, yang diinginkan Palestina sebagai inti sebagai negara merdeka. Mereka telah membangun pemukiman Yahudi di sana yang dianggap ilegal oleh hukum internasional dan PBB. Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pekan ini, bahwa tidak ada seorang pun selain pemerintah yang berhak menggunakan kekerasan di wilayah pendudukan Tepi Barat. Dia menegaskan, Israel telah mengambil beberapa langkah untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang atas kekerasan di Tepi Barat seperti penahanan administratif.

AS telah beberapa kali meminta Israel untuk bertindak lebih dalam mencegah kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Yahudi. Serangan di wilayah itu telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan perluasan pemukiman Yahudi, kemudian meningkat lagi sejak perang di Gaza sejak 7 Oktober.

Israel melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan kelompok Palestina Hamas. Setidaknya 16.248 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 43.616 lainnya terluka dalam serangan udara dan darat yang tiada henti di wilayah kantong tersebut sejak 7 Oktober menyusul serangan lintas batas oleh Hamas. Korban tewas Zionis Israel dalam serangan Hamas mencapai 1.200 orang. (UYR/Republika)