Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Komandan ISF di Jalur Gaza

Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan segera menerjunkan personel gabungan ke Jalur Gaza. Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers mengatakan ISF pertama-tama akan dikerahkan ke Rafah.

Total nantinya, kata ia, akan ada 20 ribu personel yang dikerahkan ke Gaza berkejasama dengan 12 ribu polisi Palestina. “Indonesia telah menerima tawaran untuk menduduki posisi wakil komandan di ISF,” ujarnya.

Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania telah berkomitmen untuk mengirimkan pasukan guna berpartisipasi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional. Indonesia sebelumnya telah berkomitmen untuk menerjukan 8.000 prajurit perdamaian.

“Adapun pelatihan untuk ISF dan pasukan polisi Palestina akan berlangsung di Mesir dan Yordania,” ujarnya.

Dalam tahap pertama ini, kata Jeffers, ISF yang merupakan bagian dari Board of Peace (Dewan Perdamaian) akan mendorong keamanan yang dibutuhkan olah warga Gaza. Jeffers mengatakan, masyarakat di Gaza membutuhkan masa depan yang lebih baik.

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri RI meyakinkan bahwa keterlibatan Indonesia di Gaza bukan untuk pelucutan senjata atau terlibat dalam pertempuran. Indonesia akan masuk sebatas penjaga perdamaian dan menggelar misi kemanusiaan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mengatakan, Pemerintah RI meyakini bahwa penyelesaian yang adil dan berkelanjutan terkait konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati.

Dalam konteks tersebut, Sugiono menegaskan bahwa kerja DK PBB dan BoP, yang dibentuk melalui Resolusi DK PBB 2803, harus saling memperkuat serta tidak menyimpang dari arah yang sama.

“Perdamaian dapat memiliki jalur yang berbeda, tetapi tidak boleh memiliki arah yang berbeda,” ujar Sugiono seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Kamis (19 Februari 2026).

Karena saat ini telah menjadi salah satu anggota BoP, Sugiono menjamin keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut akan tetap konsisten dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip multilateralisme.

Dalam pernyataannya di DK PBB, Sugiono turut menyoroti pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza yang memakan korban jiwa.

“Lebih dari 570 nyawa telah hilang dan lebih dari 1.500 orang terluka sejak gencatan senjata berlaku. Infrastruktur dasar dan layanan esensial masih hancur,” ujar Sugiono. (UYR/Republika)