Follow us:

Bicara di Sidang Umum PBB, Menlu Indonesia Suarakan Tiga Sikap atas Agresi Israel ke Palestina

Darussalam.id, New York – Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi menuturkan masyarakat dunia saat ini masih berhutang sebuah kemerdekaan bagi rakyat Palestina dari Penjajahan Israel sehingga semua negara harus mendukung Palestina, ujarnya ketika berbicara di sidang Majelis Umum PBB di New York hari Kamis (20/05/2021), yang dihadiri puluhan diplomat dan Sekjen PBB Antonio Guterres.

“Masyarakat internasional berutang kepada bangsa Palestina. Tanggung jawab utama kita adalah menyelamatkan nyawa (warga Palestina),” ujar Menlu perempuan pertama Indonesia itu dalam sidang Umum PBB, Kamis (20/05/2021).

Retno secara tegas menyebut Israel sebagai negara penjajah dan menggarisbawahi bahwa konflik yang terjadi bersifat asimetris, antara Israel negara penjajah dan penindas dengan bangsa Palestina, yang diduduki, yang terus menerus ditindas. “Penjajahan adalah inti masalahnya,”ungkap Retno

Ditambahkannya, “Kita harus menghentikan upaya sistematis negara penjajah yang bisa saja tidak menyisakan apapun untuk dirundingkan. Kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidupnya,” kata Retno

Lebih lanjut, Retno yang mewakili pemerintah Indonesia menyuarakan tiga sikap terhadap agresi militer yang dilancarkan Israel ke Palestina.

Pertama, mendorong Majelis Umum PBB dapat menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa, gencatan senjata harus segera dilakukan.

“Indonesia juga meminta Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence), di Al-Quds atau Yerusalem, untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama,” teranganya.

Kedua, Indonesia mendorong Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil, termasuk membuka jalur Gaza yang diblokade selama 13 tahun.

Ketiga, Indonesia meminta Majelis Umum PBB untuk memulai kembali negosiasi multilateral yang kredibel, sebab PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera.(HUD/Hidayatulloh.com)

Share This:

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2021, All Rights Reserved