Hari Santri dan Asta Cita: Menggagas Birokrasi Beradab

Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober bukan sekadar seremoni mengenang Resolusi Jihad 1945, tetapi juga momentum menimbang ulang peran santri di tengah pusaran birokrasi negara. Bila dulu santri berdiri di garis depan melawan penjajah, kini santri menghadapi tantangan berbeda: memperbaiki wajah birokrasi yang kerap terjerat korupsi, kolusi, dan maladministrasi.

Presiden Prabowo Subianto dalam visi Asta Cita menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkeadilan. Di titik inilah, nilai santri relevan. Pesan moral dari pesantren bukan sekadar hafalan kitab kuning, melainkan etos kejujuran, amanah, serta adab yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Santri terbiasa dididik dengan prinsip al-adabu fauqal ‘ilm—adab lebih tinggi dari ilmu. Jika prinsip ini menyatu dalam birokrasi, maka reformasi etika bukan jargon, tetapi kenyataan.

Birokrasi Indonesia sering kali dicap lamban, berbelit, bahkan tidak humanis. Padahal, dalam kacamata manajemen modern, birokrasi seharusnya hadir untuk melayani, bukan dilayani. Peter Drucker, bapak manajemen modern, pernah menegaskan: “Management is doing things right; leadership is doing the right things.” Birokrasi beradab berarti bukan hanya melakukan hal-hal dengan benar secara prosedural, tetapi juga memilih hal yang benar secara moral.

Santri dan Amanah

Santri, dengan tradisi qira’ah al-kutub dan adab kepada guru, mengajarkan bahwa ilmu bukan sekadar informasi, melainkan nilai yang harus diinternalisasi. Hal ini sejalan dengan konsep bureaucratic humanism yang dikemukakan oleh Warren Bennis, bahwa organisasi publik modern mesti mengutamakan manusia, bukan hanya struktur. Dengan kata lain, tata kelola negara yang ingin maju tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga menuntut etika, empati, dan integritas.

Al-Qur’an sudah menegaskan, “Innallāha ya’murukum an tu’addul amānāti ilā ahlihā wa idzā hakamtum bainan-nāsi an tahkumū bil ‘adl” (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini bukan sekadar panduan spiritual, tetapi pedoman tata kelola: amanah harus diserahkan kepada yang berhak, dan keadilan jadi landasan keputusan publik.

Sejarah Islam menunjukkan, birokrasi beretika adalah kunci kejayaan peradaban. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, aparatur negara diawasi ketat, bahkan ada audit kekayaan pejabat agar tak ada celah korupsi. Di Andalusia, birokrasi berbasis keadilan membuat ilmu berkembang pesat, sehingga lahir pusat peradaban yang dikagumi dunia. Turki Utsmani pun pernah berjaya karena birokrasi dijaga dengan disiplin hukum syariat dan tradisi administrasi yang rapi. Semua itu berangkat dari etika, bukan semata teknologi.

Jika hari ini kita melihat Malaysia menata birokrasi pendidikan Islam dengan profesional, atau Maroko mampu menjaga tradisi pesantren Qarawiyyin sambil mendorong modernisasi, maka Indonesia tak boleh kalah. Santri Indonesia memiliki basis jumlah yang besar, tradisi intelektual yang kuat, serta jejaring sosial yang luas. Tinggal satu: keberanian masuk ke birokrasi dan menyalakan etika di dalamnya.

Revolusi Etika Jabatan

Hari Santri dengan demikian bukan sekadar seremoni. Ia harus dibaca sebagai panggilan moral untuk membangun birokrasi beradab: birokrasi yang melayani rakyat dengan etika, melaksanakan Asta Cita dengan integritas, dan menjadikan nilai-nilai luhur sebagai dasar kerja. Jika pesantren mampu melahirkan peradaban ilmu dan adab, maka birokrasi Indonesia pun harus menyalakan cahaya peradaban dalam tata kelola pemerintahan.

KH. Hasyim Asy’ari dalam Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim menekankan, ilmu tanpa adab adalah malapetaka. Begitu pula birokrasi tanpa etika hanyalah mesin kuasa yang kehilangan arah. Santri yang lahir dari tradisi qirā’ah al-kutub membawa warisan tafakkur dan tazkiyah; kemampuan berpikir kritis sekaligus menjaga kesucian hati. Kombinasi inilah yang dibutuhkan untuk membangun birokrasi beradab, bukan sekadar pintar menyusun regulasi.

Peringatan Hari Santri harus dibaca dalam kerangka nasionalisme baru: santri bukan hanya penjaga masjid atau penghafal kitab, melainkan agen perubahan yang bisa mengoreksi kebekuan birokrasi. Santri bisa mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Bahwa pelayanan publik adalah ibadah, bukan peluang memperkaya diri.

Indonesia maju, sebagaimana dicita-citakan dalam Asta Cita, menuntut birokrasi yang berdisiplin dan beradab. Di sinilah Hari Santri menemukan makna barunya: menyalakan lentera etika di lorong birokrasi yang selama ini gelap oleh pragmatisme. Maka, membangun Indonesia tak cukup dengan teknologi dan infrastruktur, tetapi harus disertai revolusi moral—sebuah kontribusi khas santri bagi republik.

Hari Santri mestinya dibaca sebagai ajakan moral: jangan biarkan birokrasi menjadi mesin rente. Santri mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan ladang bisnis. Santri mengingatkan bahwa pelayanan publik adalah ibadah, bukan komoditas. Dengan cara itu, Asta Cita tentang Indonesia Maju akan menemukan ruhnya.

Dari Pesantren untuk Birokrasi

Membangun Indonesia tidak cukup dengan gedung-gedung megah atau jalan tol panjang. Kita membutuhkan birokrasi yang berjiwa santri: jujur, disiplin, dan beradab. Dari pesantrenlah lentera itu bisa dinyalakan, untuk menerangi lorong-lorong gelap birokrasi kita. Dan dari Hari Santri, kita diingatkan kembali: tanpa etika, kekuasaan hanyalah fatamorgana. Dengan etika, kekuasaan bisa menjadi jalan menuju peradaban.

Seperti kata KH. Ahmad Dahlan, “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” Bila ditarik ke konteks birokrasi, spirit itu bisa diubah: “Hidup-hidupilah birokrasi dengan etika, jangan mencari hidup di birokrasi.” Inilah resonansi Hari Santri, sekaligus sumbangan pesantren bagi jalan panjang Indonesia menuju kemajuan.

Selamat Hari Santri 2025.

Penulis: Aziz Saleh, M.Si ST. M.Si (Kasubtim pada Subdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur’an Direktorat Pesantren). (UYR/Kemenag)