Follow us:

Ketua MUI Minta SKB Tiga Menteri Dicabut

DARUSSALAM.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis meminta kepada pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penggunaan Seragam Sekolah yang telah diterbitkan. Karena, menurut dia, jika lembaga pendidikan tak boleh melarang dan mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan, maka tidak lagi mencerminkan pendidikan.

“Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yang baik dari perintah agama karena untuk pembiasaan pelajar. Jadi SKB Tiga Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut,” ujar Kiai Cholil kepada Republika Jumat (5/2).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah.

SKB ini menegaskan, sekolah negeri dilarang memaksa atau melarang penggunaan atribut keagamaan pada seragam guru dan murid. Namun, menurut Kiai Cholil, seharusnya sekolah tetap bisa mewajibkan siswanya yang muslim untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan agama Islam.

 Anak sekolah berjilbab Р(Antara/Feny Selly)

“Mewajibkan yang wajib menurut agama Islam kepada pemeluknya aja tak boleh. Lalu pendidikannya itu di mana? Model pendidikan pembentukan karakter itu karena ada pembiasaan dari pengetahuan yang diajarkan diharapkan menjadi kesadaran,” ucapnya.

Menurut Kiai Cholil, yang tidak boleh itu mewajibkan jilbab kepada non muslimah atau melarang muslimah memakai jilbab. Sementara, dalam SKB Tiga Menteri tersebut sekolah yang mau mewajibkan siswinya yang muslim juga tidak diperbolehkan mengenakan jilbab.

“Namanya juga pendidikan dasar ya, masih wajib berseragam dan wajib bersepatu. Lah giliran mau diwajibkan berjilbab bagi yang muslimah (bukan non muslimah) kok malah tidak boleh,” katanya.

Dia pun merasa heran dengan reaksi pemerintah yang sibuk mengurus seragam siswa di masa pandemi Covid-19. Seharusnya, menurut dia, pemerintah fokus memperhatikan masalah belajar daring yang kini diterapkan oleh sekolah, khususnya di daerah pelosok.

“Memang agak aneh juga reaksinya. Kan sedang tak ada anak sekolah berseragam untuk beratribut keagamaan karena semuanya sedang belajar daring, kok ya malah ngurus seragam. Baiknya memang mengurus bagaimana memaksimalkan belajar daring di pelosok yang tak terjangkau atau yang tak punya perangkatnya,” ujarnya.

(DDN/REPUBLIKA.CO.ID)

 

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2021, All Rights Reserved