Marak Aksi Demonstasi, Presidium KAMI: Semua Pihak agar Introspeksi Diri

Berbagai aksi unjuk rasa dan bahkan penjarahan yang dilakukan massa menimbulkan kekhawatiran bersama akan kondisi Tanah Air. Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Prof Din Syamsuddin, dinamika masyarakat saat ini perlu diatasi dengan bijaksana, saksama dan cepat. Dengan begitu, potensi kemudaratan kepada bangsa dan negara dapat diantisipasi.

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga meminta elite negeri, baik dari DPR maupun pemerintahan, agar lebih wawas diri. Jangan menganggap remeh dan memandang masalah secara sambil lalu (taken for granted), seolah-olah tidak ada persoalan yang dirasakan publik.

“Apa yang terjadi merupakan puncak gunung es yang menggumpal di bawah permukaan. Selama ini, pemangku amanat kepemimpinan terlalu banyak bicara, tetapi kurang menjelmakan kata-katanya di ruang nyata. Ini saatnya komunikasi dengan semua pihak ditingkatkan secara dialogis,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan pers, Ahad (31 Agustus 2025).

Ia memandang, telah terjadi krisis komunikasi khususnya di pihak legislatif. Mereka yang semestinya menjadi wakil rakyat justru terkesan mengabaikan keadaan mayoritas rakyat, yang masih terimpit berbagai beban hidup.

“Memang penampilan sebagian anggota DPR di ruang sidang yang terhormat—seperti beredar dalam video yang viral—memuakkan, tidak berempati dengan penderitaan rakyat. Mereka berjoget ria, sementara rakyat kelaparan,” kata Din.

Gelombang demonstrasi di pelbagai titik kian mengemuka terutama sejak wafatnya Affan Kurniawan, seorang warga Jakarta yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek daring (ojol). Pria 21 tahun itu sedang mengantarkan paket ketika ia dilindas kendaraan taktis milik Brimob Polda Metro Jaya dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, pada Kamis lalu.

Din menilai, Kepolisian RI (Polri) pun mesti instrospeksi dan lebih bersikap presisi. Institusi penegak hukum mesti menjauhi sikap angkuh dan mentang-mentang. Polri seyogianya melakukan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Polri perlu melakukan reformasi diri dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk pihak kepentingan tertentu. Tindakan anggota Polri seperti dalam pemberitaan media masaa, yang menabrak secara sadis seorang rakyat jelata (ojol) sungguh di luar perikemanusiaan yang adil dan beradab,” ucap Din.

Ia juga mengajak seluruh pemuka agama-agama agar terus mengimbau umat masing-masing. Dalam kondisi seperti saat ini, masyarakat perlu diminta supaya tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi.

Kemarin, Presiden Prabowo Subianto telah mengundang para perwakilan dari 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai pertemuan yang berlangsung selama kira-kira tiga jam itu, para tokoh ormas Islam ini menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kaum Muslimin.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, pelbagai tantangan bangsa saat ini insya Allah dapat diatasi secara bersama-sama.

“Dan sesudah ini, insya Allah, akan kami melanjutkan dan pertemuan lanjutan, yang insya Allah akan dilaksanakan di Istana Negara, bersama antara Bapak Presiden dengan ormas-ormas Islam,” ucap Gus Yahya, Sabtu (30 Agustus 2025) di Hambalang, Bogor, Jabar.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menjelaskan, dialog selama tiga jam di Hambalang ini menjadi kesempatan bagi para pemimpin umat untuk menyampaikan saran dan pandangannya kepada Presiden. Menurut dia, Kepala Negara mengapresiasi masukan dari mereka.

“Kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam, sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini—dalam kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan—memahami betul, menghayati betul, bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa, itu perlu kita jaga bersama,” ucap Haedar Nashir, Sabtu (30 Agustus 2025).

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Hal itu dilakukan dengan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Menurut Haedar, pihaknya meyakini, masyarakat Indonesia kini dapat memanfaatkan demokrasi dengan penuh tanggung jawab.

“Kami yakin, seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” jelas dia. (UYR/Republika)