Wakili Presiden Buka MTQ Korpri, Menag Beri Pesan Watak dan Etika ASN

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mewakili Presiden Prabowo Subianto membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII Korpri di Makassar. Menag berpesan tentang posisi strategis MTQ Korpri sebagai sarana membentuk watak dan etika birokrasi aparatur sipil negara (ASN).

“MTQ ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai perlombaan estetika tilawah, hafalan, kaligrafi, atau wawasan keislaman semata, tapi juga sarana menguatkan watak dan etika ASN,” ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24 Agustus 2026).

Menag menegaskan bahwa tujuan fundamental dari MTQ Korpri adalah menghadirkan Al-Qur’an sebagai kekuatan pembentuk watak aparatur negara. Menurutnya, perjalanan spiritual ASN harus bergerak secara berkesinambungan dari tilawah menuju pemahaman, dari pemahaman menuju penghayatan, dan puncaknya adalah pengabdian nyata dalam menjalankan tugas negara.

Dijelaskan Menag, nilai-nilai Al Qur’an, khususnya merupakan fondasi etika, termasuk bagi birokrasi. Menag mencontohkan ayat 58 Surat An-Nisa yang mewajibkan penyampaian amanah kepada yang berhak serta penetapan keputusan dengan adil.

“Jabatan harus dimaknai sebagai amanah bukan kemuliaan pribadi, kewenangan sebagai sarana melayani bukan alat menguasai, dan kebijakan publik harus senantiasa menghadirkan keadilan terutama bagi kelompok rentan yang sering tidak memiliki suara,” katanya.

Di tengah tingginya harapan masyarakat, kata Menag, ASN berada di garis terdepan dalam menjaga kepercayaan publik. Satu pelayanan ramah dapat menguatkan legitimasi negara. Demikian juga satu tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang dapat melukai rasa keadilan warga.

Karena itu, Menteri Agama menegaskan bahwa nilai-nilai Qur’ani harus terinternalisasi dan hadir secara nyata di seluruh ruang kerja aparatur sipil negara.

Hal ini mencakup setiap interaksi dengan masyarakat, proses penyusunan anggaran, pengambilan keputusan strategis, hingga penggunaan fasilitas negara.

Integrasi nilai suci ini diharapkan mampu membentuk birokrasi yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral dan kepekaan sosial yang tinggi, sehingga pelayanan publik benar-benar mencerminkan amanah konstitusional dan ajaran agama yang rahmatan lil alamin. (UYR/Kemenag)