PBB: Ekspor Senjata ke Wilayah Israel Harus Dihentikan

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, pada Rabu (24 April 2024) mengingatkan perlunya menghentikan ekspor senjata ke wilayah Israel. Ia juga meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan keji yang mereka lakukan di Jalur Gaza.

Melalui sebuah pernyataan, Albanese mengatakan bahwa situasi di Jalur Gaza tidak berubah, bahkan setelah Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan untuk menghentikan genosida. Dia juga menekankan bahwa ketakutan yang dialami penduduk Gaza tidak bisa digambarkan dan situasi di Tepi Barat semakin buruk dan PBB harus memikul tanggung jawab kemanusiaan mereka dan memberikan keamanan bagi pengungsi warga sipil.

Selanjutnya, Albanese menyerukan perlunya menjatuhkan sanksi terhadap Israel, melakukan gencatan senjata segera dan memberikan perlindungan bagi warga Palestina. Pelapor Khusus PBB itu menyebutkan bahwa Israel masih menolak dirinya masuk ke wilayah pendudukan untuk bertugas.

Sementara itu, Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, secara langsung menyalahkan Pemerintah Amerika Serikat atas ancaman dan eskalasi yang dilakukan Israel baru-baru ini di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Ia secara khusus merujuk pada laporan rencana serangan militer Israel di Kota Rafah, yang dapat mengakibatkan pembantaian, bencana dan pengungsian warga sipil, yang menjadi awal periode konflik jangka panjang.

Melalui siaran pers pada Rabu malam, Rudeineh menekankan bahwa keputusan AS untuk menyediakan bantuan militer dan finansial kepada Israel, serta penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, menyeret Amerika ke dalam perang genosida.

“Sikap demikian memusuhi rakyat Palestina, negara Arab dan seluruh negara yang mendukung Palestina di Dewan Keamanan PBB,” kata jubir Presiden Palestina itu.

Rudeineh juga menyebut bahwa aksi protes besar-besaran yang terjadi di negara-negara besar di dunia, seperti demonstrasi di universitas-universitas AS baru-baru ini yang menyerukan penghentian kejahatan perang Israel di wilayah Palestina, menjadi seruan bagi pemerintah AS untuk meninjau ulang kebijakan mereka.

Ia pun mendesak pemerintah AS supaya meninggalkan dukungan buta mereka terhadap pendudukan Israel dan berdiri berdampingan dengan hukum internasional dan menerapkan resolusi legitimasi internasional. (UYR/Republika)